Penanganan Stunting di Kalianda Disorot, Angka Data Berbeda dan Bantuan Dipertanyakan
Redaksi
Kalianda, Lamsel – Penanganan stunting di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Kecamatan Kalianda, disorot publik. Beberapa pihak menilai program yang berjalan masih bersifat seremonial dan minim dampak langsung ke balita berisiko.
Data menjadi salah satu sorotan. Pada 2025, Pemkab Lamsel menetapkan 15 desa locus untuk menekan angka stunting. Namun angka rujukan dari pelaporan lokal PPGBM mencatat prevalensi hanya 1,4%.
Angka itu jauh berbeda dengan dokumen perencanaan daerah dan survei kesehatan. Prevalensi stunting Lamsel tercatat berada pada rentang 10,3% hingga 10,4%.
Kesenjangan data ini membuat pengawasan program jadi dipertanyakan. Selisih lebih dari 9 poin antara data lapangan dan dokumen resmi berpotensi memengaruhi penentuan target dan alokasi bantuan.
Kasus terbaru terjadi pada Dafa Al Azril, balita warga Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, dari keluarga kurang mampu yang terancam stunting.
Camat Kalianda Ruris Apdani menyatakan Dafa sudah ditangani. “Dari desa, kecamatan sampai kabupaten sudah memberikan bantuan, termasuk sembako dan susu. Kami terus memonitor melalui laporan tim kesehatan,” ujarnya di Kalianda.
Ruris juga menegaskan rembuk stunting telah dilaksanakan di sebagian besar desa di wilayahnya sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Namun keterangan orang tua korban berbeda. Desi Apriani, ibu Dafa, mengaku belum pernah menerima bantuan khusus berupa susu atau makanan tambahan setelah anaknya dinyatakan berisiko stunting.
“Yang saya terima hanya MBG. Kalau bantuan khusus untuk penanganan gizi anak saya, tidak ada,” kata Desi.
Bidan Desa Gunung Terang, Farida Yunita, membenarkan status Dafa sebagai balita berisiko stunting. Ia menyebut bantuan makanan tambahan yang dibutuhkan masih dalam tahap pengajuan.
“Sudah kami usulkan bantuan makanan tambahan melalui Perkesmas dan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” jelas Farida.
Kontradiksi antara pernyataan pemerintah dan keluarga penerima manfaat memperlihatkan lemahnya sinkronisasi data dan penyaluran bantuan. Tanpa perbaikan tata kelola, target penurunan stunting Lamsel dikhawatirkan sulit tercapai.(*/red)
