Kabid Hukum LBH Pandawa 12: Bupati dan Jajaran Pemkab Lamsel Jangan Takut Intimidasi Berkedok LSM
Redaksi
Lampung Selatan – Kepala Bidang Hukum LBH Pandawa 12, Hermizi, mengimbau Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan seluruh jajaran Pemkab Lamsel agar tetap fokus menjalankan pemerintahan dan program pembangunan.
Imbauan itu disampaikan menyikapi beredarnya konten dari seorang warga yang ditujukan kepada Bupati. Dalam konten tersebut, kepala daerah diingatkan agar waspada karena operasi tangkap tangan OTT oleh KPK disebut bisa terulang.
Hermizi menyebut narasi tersebut merujuk pada peristiwa OTT yang pernah terjadi di Lamsel sekitar delapan tahun lalu. Menurutnya, pengingat seperti itu berpotensi menimbulkan keresahan.
“Penyampaian pendapat itu tidak lagi sekadar kritik atau pengingat, tetapi berpotensi menimbulkan kesan intimidatif karena dibangun melalui narasi yang dapat memunculkan rasa takut di lingkungan pemerintahan,” ujar Hermizi.
Ia menegaskan kritik dalam demokrasi adalah hal yang sah. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, konstruktif, dan didukung data serta fakta.
“Bukan dengan narasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau menghambat jalannya pembangunan,” kata Hermizi di kantornya usai mencermati pemberitaan media dan dinamika di media sosial.
Menurutnya, selama ini Pemkab Lamsel terus berupaya menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu dukungan semua pihak sangat dibutuhkan.
Hermizi menilai pembangunan di Lamsel menunjukkan perkembangan positif. Sektor yang berjalan di antaranya pembangunan desa, pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Ia menyebut Pemkab terus mendorong potensi wisata agar menjadi penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, perhatian terhadap masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya disebut sebagai bagian dari komitmen membangun Lamsel secara menyeluruh.
Hermizi juga menyoroti capaian Pemkab. Berbagai penghargaan dan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional disebutnya sebagai indikator pembangunan berjalan ke arah positif.
Prestasi tersebut, lanjutnya, tidak akan tercapai jika pemerintah daerah terus diganggu dengan narasi yang memecah belah atau menebar ketakutan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal program pemerintah dengan cara yang sehat. Pengawasan dinilai penting, tapi harus dengan etika dan tanggung jawab.
“Mari kita jaga iklim yang kondusif. Kritik boleh, tapi kedepankan fakta dan solusi, bukan menakut-nakuti,” tegasnya.
Hermizi menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan agar program prioritas tidak terhambat. Fokus utama harus tetap pada pelayanan dan kesejahteraan warga.
“Jangan pernah takut terhadap ancaman, intimidasi, maupun opini yang menakut-nakuti. Selama bekerja untuk kepentingan masyarakat dan sesuai aturan, pembangunan harus terus berjalan,” ujarnya.
Di akhir, ia mengingatkan semua pihak punya tanggung jawab mengawal kemajuan Lamsel. “Demi mewujudkan semangat 'Bismillah Lampung Selatan BISA', kita harus bersatu membangun daerah, bukan saling menjatuhkan,” pungkas Hermizi.(*/red)
